Sistem pemerintahan Korea Utara – Korea Utara merupakan sebuah negara yang letaknya berada di bagian utara semenanjung korea, Asia Timur. pada awalnya, negara ini bersatu dengan negara Korea Selatan. Namun, kedua negara tersebut berpisah pada tahun 1948.
Hal ini dikarenakan, negara Korea Utara Menolak untuk itu dalam pemilihan umum yang diawasi oleh PBB.Penolakan tersebut akhirnya berujung pada perang saudara yang berlangsung pada tahun 1950.
Hingga saat ini negara Korea Utara berdiri sendiri dan resmi terpisah dari Korea Selatan. Demikian pula sistem pemerintahan Korea Utara juga berbeda dengan Korea Selatan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini, yuk simak ulasan selengkapnya berikut ini.
Struktur Kepemimpinan Korea Utara
Berdasarkan konstitusi Korea Utara yang telah direvisi pada tahun 2012, struktur kepemimpinan negara ini telah berubah dan tidak sama seperti sebelumnya. Nah, berikut strukturnya:
- Lembaga Kepresidenan
Setelah wafatnya presiden Kim II Sung, saat ini tugas Kepresidenan dan fungsinya selaku kepala negara dipegang oleh President of The Presidium of The Supreme People’s Assembly. Yang bisa juga disebut dengan SPA.
Pada saat ini yang menjabat sebagai SPA adalah Kim Yong Nam dan dibantu oleh dua orang wakil ketua. Selain itu juga dibantu oleh beberapa anggota presidium. Kim Yong Nam merupakan kepala negara sekaligus pejabat tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Korea Utara lho.
Terdapat beberapa lembaga yang berada di bawah kepemimpinannya Kim Jong Nam. Diantaranya seperti First Secretary, First Chairman dan Supreme Commander.
- Lembaga legislatif
Pada lembaga legislatif ini SPA juga menjabat sebagai badan legislatif yang dipimpin oleh Choe Thae Bok, yang juga menjalankan fungsi perwakilan rakyat. Jika di Indonesia disebut dengan DPR.
Sedangkan lembaga eksekutif atau yang bisa disebut juga sebagai administrasi pemerintah ini fungsinya dilaksanakan oleh sebuah kabinet. Pemimpin kabinet ini bisa disebut dengan seorang Premier.
Sejak bulan April tahun 2003 yang memegang posisi perdana menteri ini adalah Pak Pong Ju.Hingga saat ini posisi perdana menteri belum diganti oleh siapa pun.
- Supreme People’s Assembly
Menurut konstitusi pada tahun 2009 SPA di Korea Utara ini merupakan bagian tertinggi kekuasaan negara. SPA ini terdiri dari deputi terpilih sesuai dengan prinsip universal.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Amerika
SPA ini dipilih dan menjabat dalam kurun waktu 5 tahun. Tentu saja lembaga ini memiliki wewenang dalam negaranya. Nah, berikut beberapa wewenang SPA:
- Mengamandemen, mengadopsi atau menambahkan konstitusi
- Menetapkan prinsip dasar kebijakan dalam dan luar negara
- Menyetujui UU yang diadopsi oleh presidium SPA, ketik SPA tidak sedang bersaing
- Memilih atau memberhentikan presiden yang menjabat dalam SPA
- Menunjuk perdana menteri, wakil ketua menteri dan anggota kabinet, atas rekomendasi perdana menteri.
- Dan masih banyak lagi.
Nah, presidium atau pemimpin SPA ini juga memiliki wewenang dan tugasnya sendiri. Ya, tugas-tugas yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:
- Membahas dan mengadopsi draft rancangan UU
- Mengadakan sidang SPA
- Membahas dan menyetujui rencana pembangunan ekonomi, anggaran belanja negara dan mengajukan rencana penyesuaian
- Mengawasi ketaatan hukum oleh organ negara dan mengambil beberapa langkah yang relevan
- Membatalkan keputusan dan arahan dari badan-badan negara yang bertentangan dengan konstitusi, peraturan, UU dan keputusan SPA.
- Dan lain sebagainya.
Keadaan Politik Korea Utara
Sistem pemerintahan Korea Utara ini mencangkup partai politik, kondisi politik dan lain-lain. Nah politik negara ini berada dalam kerangka filosofi resmi negara. Ya, filosofi tersebut disebut dengan konsep Juche.
Konsep tersebut diciptakan oleh Hwang Chang Yip dan kemudian dikaitkan dengan Kim II Sung.Negara ini sebenarnya merupakan negara satu partai yang berada di bawah kediktatoran keluarga totaliter.
Negara ini juga bisa disebut sebagai negara yang menganut sistem monarki absolut dengan pemimpinnya bernama Kim II Sung dan ahli warisnya sebagai penguasanya. Sistem politik negara ini dibangun atas dasar prinsip sentralitas.
Sementara konstitusi Korea Utara menjamin perlindungan HAM.Selain itu juga konstitusi ini mengawasi setiap kehidupan warganya.Bukan hanya itu saja, konstitusi Korea Utara juga mendefinisikan DPRK sebagai kediktatoran demokrasi rakyat lho.
Sedangkan DPRK tersebut berada di bawah kepemimpinan partai buruh Korea yang diberikan supremasi hukum atas partai politik lainnya. Meski ketentuan konstitusi tersebut sebagai demokrasi, namun pada kenyataannya tidak demikian.
Dalam praktiknya, pemimpin tertinggi yang bernama Kim Jong Un ini memegang kontrol mutlak atas pemerintahan dan juga negaranya.Jadi, sistem pemerintahan Korea Utara ini masih berantakan.
Hal ini dikarenakan, banyaknya peraturan yang mengekang kegiatan masyarakat dan juga kehidupan masyarakatnya masih diawasi secara ketat.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Perancis
Partai Politik Dan pemilihan Umum
Menurut konstitusi yang ada, negara ini merupakan konstitusi republik demokratik. Majelis provinsi rakyat atau PPA dan SPA-nya dipilih dengan menggunakan pemilihan umum secara langsung dan rahasia.
Hak pilih tersebut diberikan kepada warga yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. Pada kenyataannya, pemilu di negara ini tidak kompetitif dan hanya memiliki satu calon kandidat pemimpin saja.
Semua calon yang terpilih adalah anggota dari Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air.Dua partai kecil yang berada dalam koalisi tersebut adalah partai Demokrat Sosial Korea dan partai Cheondoischongu.
Dalam setiap partai tersebut juga memiliki pejabat yang terpilih. WPK juga mengontrol langsung atas calon yang akan dipilih untuk pemilihan umum dari anggota dua partai tersebut.
Ideologi Politik
Pada awalnya negara ini telah mengambil langkah untuk mengisolasi diri dari sisa gerakan komunis dunia yang pernah terjadi.Hingga saat ini negara Korea Utara menganut ideologi Juche yang bermakna ideologi kemandirian.
Sebelum menganut ideologi Juche, negara ini sudah memiliki ideologi sendiri. Ya, ideologi tersebut adalah Marxisme Leninism.Pada saat itu, Marxisme Leninism merupakan ideologi resmi negara ini, tepatnya pada tahun 1972.
Pada tahun 2009 konstitusi negara ini diubah lagi secara diam-diam. Menurut penelitian, pemerintahan telah menghapus referensi singkat ke komunisme tanpa sepengetahuan orang lain.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Singapura
Pengembangan Politik dan Ekonomi
Menurut sejarahnya, politik Korea Utara sudah didominasi oleh hubungan permusuhan dengan Korea Selatan. Selama perang dingin tersebut, negara ini bersekutu dengan Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok.
Oleh karenanya, pemerintah Korea Utara melakukan investasi besar-besaran dalam militer, dan juga berharap agar negara ini bisa bersatu dan mengumpulkan kekuatan untuk mengusir serangan dari Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Setelah melakukan usaha mati-matian untuk mengusir serangan, negara ini kembali mengalami masalah. Ya, masalah tersebut adalah kondisi perekonomian yang menurun.
Meski demikian, negara ini berhasil untuk mempertahankan kondisi ekonominya hingga keadaan membaik. Dan pada akhirnya negara ini pun berhasil mempertimbangkan reformasi ekonomi dan normalisasi hubungan internasional.
Seperti itulah sistem pemerintahan Korea Utara yang perlu Anda ketahui. Dengan mengetahui sistem pemerintahan dan kondisi politik negara ini Anda bisa memiliki pengetahuan lebih luas.
Selain itu, Anda juga bisa memberi tahu kepada siapapun yang menanyakannya. Entah itu teman, saudara ataupun keluarga. Semoga informasi ini berguna bagi Anda yang suka menggali ilmu dari berbagai negara.
