Sistem Pemerintahan Thailand – Tahukah Anda jika Thailand merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang sama sekali belum pernah dijajah. Negara yang terkenal dengan sebutan Negeri Gajah Putih ini sebenarnya memiliki nama lain yakni Muangthai.
Nama ini diambil dari salah satu suku yang masih menetap di daerah sana yakni suku Thai dengan arti Negara. Di zaman dahulu, masyarakat daerah Eropa sering menyebut negara Thailand dengan sebutan Siam.
Di sisi lain ternyata negara ini memiliki bentuk pemerintahan yang unik, yakni terdapat seorang raja dan juga perdana Menteri sekaligus. Lalu apa saja fakta-fakta mengenai sistem pemerintahan Thailand? Langsung simak saja pembahasan berikut
Fakta Sistem Pemerintahan
- Perubahan Bentuk Pemerintahan
Pada zaman dahulu Thailand menganut sistem pemerintahan anarki absolut yang dipimpin oleh seorang raja. Namun konstitusi tersebut sudah dihapuskan sejak tanggal 10 Desember 1932 yang disebut sebagai hari revolusi konstitusi Thailand.
Kemudian untuk saat ini Thailand menganut sistem pemerintahan berupa monarki konstitusional. Bahkan pada masa pemerintahannya di tahun 1932-2006 Thailand setidaknya sudah memiliki sekitar 16 macam konstitusi serta pernah mengalami 20 kali kudeta militer.
Akan tetapi di masa monarki Thailand tidak mengintervensi terhadap keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di setiap harinya. Pada sistem monarki dan republik yang dianut Thailand memiliki beberapa ciri.
Salah satunya yakni raja yang bertindak sebagai kepala negara serta diturunkan ke pilihannya sedangkan untuk perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Korea Utara
- Kekuasaan Raja dan Perdana Menteri
Penjelasan mengenai sistem pemerintahan Thailand selanjutnya adalah mengenai kekuasaan Raja dan juga Perdana Menteri. Secara umum, Raja hanya memiliki sedikit kekuasaan langsung yang berada dibawah batasan dari tujuan konstitusi.
Akan tetapi, juga memiliki kekuasaan sebagai pelindung Buddhisme Kerajaan Thai serta sebagai lambang jati diri juga persatuan bangsa. Raja di Thailand sangat dihormati oleh seluruh kalangan masyarakat.
Mereka menganggap raja sebagai seorang pemimpin dari segi moral dan yang lainnya. Kondisi ini sering dimanfaatkan untuk berbagai kesempatan ketika menyelesaikan masalah soal krisis politik.
Di lain sisi, perdana Menteri yang bertugas sebagai kepala pemerintahan akan dilantik oleh seorang raja. Biasanya seorang perdana Menteri akan dipilih dari anggota parlemen yang sudah ada.
Sedangkan untuk bentuk-bentuk negara dengan sebutan gajah putih ini awalnya adalah kesatuan. Kesatuan negara Thailand terbagi menjadi 77 provinsi, dimana dari masing-masing provinsi nantinya akan dipimpin oleh seorang gubernur.
Para Gubernur ini nantinya akan diangkat oleh Mendagri, kecuali Gubernur yang menduduki ibukota akan mengalami pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat.
- Parlemen
Hal yang ditetapkan pada sistem pemerintahan Thailand dalam bentuk parlemen adalah bicameral yang juga menganut bentuk pemerintahan lainnya. Di Thailand, bicameral merupakan bagian dari pemerintahan Thailand yang sering disebut Rathasapha.
Majlis Nasional memiliki anggota dewan sebanyak 500 orang dan senat yang berjumlah 200 anggota. Anggota dewan yang berjumlah 500 ini menjabat selama 4 tahun. Ratsadon memilih 100 orang yang memiliki sistem proporsional dan bervariasi menurutnya. Sedangkan 400 sisanya dipilih berdasarkan mayoritas yang berasal dari partai.
Bentuk pemerintahan itu sendiri memiliki fungsi parlemen yang mengutamakan bidang persetujuan dari RUU. Pemilihan perdana Menteri di Thailand berasal dari anggota parlemen serta pemberhentian Menteri.
Anggota wuthisapha juga memiliki anggota yang cukup banyak, yakni mencapai 200 orang yang masing-masing memiliki masa jabatan hingga 6 tahun.
Politik Negara Thailand
Selain penjelasan mengenai sistem pemerintahan Thailand, akan ditambahkan juga mengenai politik yang ada di negara ini. Politik Thailand menerapkan sistem politik multi partai. Di tahun 2005, partai Thai Rak Thai mendapatkan sebanyak 377 dari total kuota 500 kursi yang diperebutkan di pemilu.
Hal inilah yang kemudian memecahkan rekor tertinggi sebagai pemerintahan sebuah partai dalam sejarah Raja Thailand. Meskipun begitu, Thailand merupakan salah satu negara yang menganut trias politik dimana ada pembagian wewenang yang sangat jelas antara beberapa Lembaga seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Perancis
Eksekutif
Raja merangkap sebagai kepala angkatan bersenjata serta penegak agama. Contoh kekuasaan eksekutif Raja adalah dengan melakukan kekuasaan melalui sistem kabinet serta berhak untuk menduduki juga memperingatkan pemerintah, jika terjadi sebuah penyimpangan.
Lembaga eksekutif dipimpin langsung oleh perdana Menteri dengan dukungan dari 35 anggotanya. Sedangkan cabinet memiliki tanggung jawab atas administrasi dari 14 Kementerian penting.
Di sisi lain, kantor dari perdana Menteri mempunyai tugas untuk melaksanakan roda pemerintahan yang mengatasnamakan Raja. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Perdana Menteri ditunjuk dan diangkat langsung oleh Raja.
Legislatif
Pada sistem pemerintahan Thailand, kekuasaan legislatif sering disebut juga sebagai majelis nasional. Anggota dari majelis nasional tersebut antara lain Senat dan juga House of Representatives.
Sedangkan ketua dari House of Representatives merupakan sebuah ketua dari majelis nasional dan wakilnya adalah ketua dari senat. Keduanya menjalin sebuah kerjasama dalam menjalankan pemerintahan negara.
Yudikatif
Yang menjadi anggota dari kekuasaan yudikatif terdiri dari beberapa sector atau bagian. Antara lain adalah Pengadilan Banding, Mahkamah Agung, Pengadilan Hakim, Pengadilan First Instance serta pengadilan buruh dan juga pengadilan anak.
Tugas dari Lembaga yudikatif itu sendiri adalah sama layaknya Lembaga yudikatif di negara lain. Diantaranya sebagai pengadilan negeri dalam menyelesaikan berbagai masalah tindak perkara dan pidana.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Amerika
Kekurangan Sistem Pemerintahan Thailand
Ternyata, dibalik kesuksesan dalam menjalankan sistem pemerintahannya, ternyata sistem pemerintahan Thailand juga memiliki kekurangan yang mungkin bisa lebih diperhatikan lagi. Kekurangan tersebut adalah:
- Kedudukan dari badan eksekutif atau kabinet seluruhnya sangat bergantung pada mayoritas dukungan parlemen. Sehingga hal ini bisa menyebabkan kabinet bisa dijatuhkan oleh parlementer sewaktu-waktu
- Kelangsungan dan kedudukan dari badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan. Hal ini karena sewaktu-waktu pula kedudukan tersebut juga bisa dijatuhkan oleh parlementer
- Cabinet bisa sewaktu-waktu mengandalkan parlemen. Hal ini bisa terjadi ketika para anggota parlemen berasal dari partai mayoritas. Akibat dari pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, maka anggota kabinet pun secara tidak langsung bisa menguasai parlemen
- Parlemen dijadikan sebagai tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka di bidang anggota parlemen akan dimanfaatkan dan menjadi bekal yang cukup penting supaya menjadi Menteri atau menjabat di bidang eksekutif lainnya.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Thailand
Kekurangan dan kelebihan akan selalu berjalan beriiringan. Jika pembahasan sebelumnya mengenai kekurangan sistem tersebut, kali ini beberapa kelebihan yang dimiliki sistem ini antara lain:
- Pembuatan sebuah kebijakan akan ditangani secara lebih cepat dari pada lainnya. Hal ini didukung dengan betapa mudahnya penyesuaian yang didapat antara kekuasaan eksekutif dan juga kekuasaan legislatif
- Dengan menganut sistem pemerintahan seperti yang sekarang ini, garis tanggung jawab dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan public akan terlihat lebih jelas
- Adanya pengawasan yang kuat dari sebuah parlemen terhadap kabinet, sehingga cabinet harus menjadi sangat hati-hati ketika sedang menjalankan tugas dan sistem pemerintahan.
Demikian beberapa pembahasan mengenai sistem pemerintahan Thailand. Thailand memang menjadi salah satu destinasi wisata menarik yang ada di Asia khususnya Asia Tenggara. Semoga bisa bermanfaat.
